Bersiap Makan Kenyang

ASEAN Economic Community (AEC) atau yang kerap disapa MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sudah tinggal menghitung bulan.  Menilik sedikit ke satu dekade lebih, pembentukan MEA berawal dari kesepakatan petinggi ASEAN pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) untuk membentuk pasar tunggal di Asia Tenggara. Kesepatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN. Hal ini didorong oleh keinginan mengembangkan diri (internal maupun eksternal), karena kawasan Asia diramalkan akan menjadi sumber kekuatan ekonomi baru. Tidak hanya isu belaka, kekuatan ekonomi Asia dibukti kan dengan GDP ASEAN sampai tahun 2013 yang telah mencapai $2,4 triliun.[1]

Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN akan terdiri atas lima elemen inti, yakni arus barang yang bebas, arus jasa yang bebas, arus investasi yang bebas, arus modal yang lebih bebas dan arus tenaga kerja terampil yang bebas. Sektor prioritas yang diunggulkan pada tahun 2006 dibagi menjadi 12 sektor. Sebanyak 7 sektor berfokus pada bidang industri yang terdiri atas produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, karet, tekstil, otomotif, dan produk berbasis kayu. Sedangkan ke-5 sektor lainnya bergerak dalam bidang jasa yakni transportasi udara, e-asean, pelayanan kesehatan, turisme dan jasa logistik.

Diprediksi sektor-sektor yang akan menjadi unggulan Indonesia dalam MEA antara lain sumber daya alam, informasi teknologi dan ekonomi kreatif. Tarif bea masuk yang hampir 80% menggunakan zero persen akan mempermudah Indonesia masuk dalam pasar bahan baku dari negara lain, untuk mengantisipasi kebutuhan bahan baku yang tidak terdapat di Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan pasar potensial dengan jumlah penduduk yang besar sehingga diharapkan dapat menarik investor ASEAN. Proporsi investasi negara ASEAN di Indonesia mencapai 43%, yakni tiga kali lebih tinggi dari rata-rata negara ASEAN yang hanya sebesar 15%.[2]

Betapa menggiurkannya peluang kerjasama dalam membangun pasar yang terintegrasi tersebut. Namun, Indonesia saat ini masih belum tuntas menyembuhkan luka klasiknya, yaitu masalah ketahanan pangan. Lain ladang lain belalang, klasik disini dimaksudkan pada hal yang langgeng yakni tolak ukur keberhasilan menuju kesejahteraan bangsa. Seperti yang sudah-sudah, urusan perut memang tak akan pernah sesederhana satu dikali satu sama dengan satu.

Presiden terpilih (Jokowi) kembali mengomandokan bahwa fokus pemerintahan akan berjalan di dua koridor saja, pembangunan infrastruktur dan pertanian. Era reformasi yang telah berjalan selama 10 tahun lebih dan tak bangkit-bangkit mengurusi soal perut bangsanya, tak membuat surut optimisme presiden terpilih. Ketukan menuju Indonesia yang berswasembada pangan telah dimulai pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan proyek MP3EI, yang tampak pro petani dengan menyisipkan pembangunan waduk. Sedangkan menurut data APBN-P, presiden terpilih saat ini mengalokasikan dana sebesar Rp 5,25 triliun untuk percepatan ketahanan pangan dengan pembangunan irigasi 1 juta hektare, rehabilitasi 3 juta hektare dan pembangunan 49 waduk (kompas, 4/02/2015).

Pembangunan infrastruktur pertanian mutlak diperlukan apabila negara ini memang benar-benar ingin mandiri mengurusi masalah pangan bangsanya. Sebagai penyumbang inflasi terbesar, sektor pangan masih menjadi penyakit serius di negeri ini. Dikutip dari harian kompas, kebutuhan impor pangan pada tahun 2013 telah mencapai Rp 435 triliun dan di prediksi mencapai Rp 1.500 triliun pada 10 tahun mendatang. Padahal masih lekat di ingatan saya semasa dibangku sekolah dasar, bahwa Indonesia adalah negeri agraris. Negeri gemah ripah loh jinawi yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani kini kekurangan pangan di tanahnya sendiri. Bahkan luputnya lagi, telah terjadi penurunan profesi petani  sebanyak 16, 32% yakni dari 31,23 juta rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 26,14 juta rumah tangga pada tahun 2013.

Permasalahan usang yang menjadi kendala menuju ketahanan pangan masih di dominasi oleh keterlambatan pasokan pupuk, benih dan pembangunan infrastruktur pertanian. Tengok saja di Kupang, optimalisasi produksi padi masih terbentur terlambatnya pasokan pupuk dan benih. Sedangkan di Kudus dan Pati, realisasi pembangunan waduk masih menjadi harap-harap cemas kelompok tani (Feb, 2015). Menghadapi hal tersebut,  pemerintah mengupayakan uji coba prosedur pengadaan pupuk dan benih lewat penunjukan langsung, setelah sebelumnya melalui proses lelang yang mengakibatkan banyak pasokan pupuk dan benih yang terlembat. Menteri Pertanian juga bertekat untuk membagikan 61.000 traktor tangan kepada kelompok tani. Daerah yang menerima bantuan alat dan mesin pertanian akan ditarget produksi gabah keringnya meningkat sebanyak 2 juta ton per tahun.

Sudah selayaknya pemerintah menanggapi dengan serius permasalahan pangan di negeri ini. Terbengkalainya masalah pangan akan menimbulkan beralihnya sawah-sawah menjadi lahan industri di bidang properti yang memang tampak lebih segar auranya. Terbukanya kran perdagangan bebas agaknya masih perlu dipersiapkan dengan cermat, khususnya pada sektor pangan. Jangan sampai kesembronoan penetapan kebijakan pangan malah menggencet petani kita dan menyebabkan Indonesia menjadi bulan-bulanan ekspor bahan pangan oleh negara lain. Sudah waktunya makan kenyang di negeri sendiri!

 

[1] http://www.asiamattersforamerica.org/asean/data/gdppercapita

[2] http://www.setneg.go.id

Redaksi ECPOSE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *