Harapanku untuk Indonesia

Beberapa pekan lalu terdapat pemberitaan hangat yang sempat menjadi bahasan beberapa hari di seluruh stasiun televisi Indonesia, baik negeri maupun swasta, mengenai keputusan Presiden RI yang menyatakan sikap membatalkan grasi untuk beberapa tahanan terpidana hukuman mati  kasus narkoba. Keputusan yang sontak menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat ini menggambarkan kondisi kebijakan hukum di Indonesia mulai bergejolak. Bahkan hingga kini terdapat 58 narapidana yang dinyatakan akan menjalankan eksekusi mati di lapas Nusakambangan dalam kurun waktu terdekat.

Di tengah pro-kontra wacana terhadap hukuman mati di Indonesia, beberapa pihak kontra mengharapkan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dasar pertimbangan diantaranya. Setiap bangsa Indonesia memiliki hak untuk hidup (right to life). Benar saja, hal tersebut sudah jelas tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia (RI). Hingga saat ini, belum ada pembuktian akademis bahwa pelaksanaan hukuman mati secara efeketif dapat mengurangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Selain itu, sistem hukum di Indonesia masih belum dijamin kejujurannya, terlebih tindak pidana untuk kasus narkotika, korupsi, diskriminasi yang sedang marak saat ini.

Sejak tahun 2008, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998) yang rencananya akan diratifikasi Pemerintah Indonesia pada saat itu, sama sekali tidak mengatur mengenai ancaman pidana mati. Hukuman dalam mekanisme International Criminal Court juga hanya berupa hukuman penjara yang terdiri dari hukuman penjara seumur hidup untuk kejahatan yang sangat serius dan hukuman penjara maksimum 30 tahun.

Namun, jika menindak permasalahan hukuman mati untuk para pengedar narkoba, sudah sepatutnya diterapkan untuk semua Negara. Angka kematian akibat penggunaan obat-obatan terlarang hampir meningkat setiap tahunnya. Bahkan beberapa warga yang tidak bersalah turut menjadi korban akibat kelalaian pengguna narkoba saat berkendara. Seperti kasus yang terjadi  beberapa tahun terakhir. Tidak sedikit terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena pengemudi mengkonsumsi obat-obatan terlarang bahkan kecelakaan tersebut memakan korban hingga meninggal dunia. Contohnya saja pada tahun 2013, Afriani yang terbukti mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi sebelum ia mengendarai mobilnya dan menabrak pejalan kaki di daerah Tugu Tani, Jakarta Pusat. Kemudian di awal 2015, kasus kecelakaan maut kembali terjadi. Christopher Daniel Sjarif, pecandu obat terlarang jenis LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) ini menabrak sembilan kendaraan di Jalan Iskandar Muda Kebayoran, Jakarta Selatan. Dari beberapa kasus di atas dapat dilihat jelas bahwa mulai kurun waktu terakhir, narkoba mampu memakan korban hingga meninggal dunia.

Narkoba vs Hukuman Mati

Kasus narkoba yang menjerat 4 warga Negara Asing asal Belanda dieksekusi mati pada awal tahun 2015 ini bukanlah hukuman mati yang pertama kalinya. Sebelum itu, kasus yang terjadi di tahun 2013 memutuskan Muhammad Abdul Hafeez, warga berkebangsaan Pakistan tersebut diberikan putusan hukuman mati oleh tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten dibantu anggota Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Eksekusi mati Hafeez merupakan eksekusi kelima yang dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang tahun 2013.

Hukuman mati diharapkan untuk mengurangi potensi penyebaran narkoba di masyarakat. Namun, masih banyak para bandar narkoba yang dengan bebas memberikan layanan secara terbuka. Salah satunya kasus yang terjadi di Desa Rabeseh, Kecamatan Socah, Bangkalan. Warga yang bertempat tinggal disana dengan mudah memperjualbelikan barang ilegal tersebut kepada kalangan masyarakat mulai dari masyarakat kalangan atas hingga kalangan bawah. Warga mengaku bahwa jalur lautlah yang menjadi gerbang pengedaran narkoba dari berbagai negara di asia. Sistem pengawasan yang kurang membuat para pelaku dengan mudah mengelabui aparat kepolisian.

Kebijakan pemerintah yang ingin memberantas gembong narkoba harusnya mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari Badan Narkotika Nasional (BNN), aparat kepolisian dan seluruh masyarakat. Memang, jika dilihat dari jumlah terpidana yang di hukum mati, kepemimpinan Jokowi dapat dianggap berani dan tidak memberikan ampun bagi mereka (pengedar narkoba, red) dalam bentuk grasi atau hukuman seumur hidup. Indonesia adalah negara hukum, hal itulah yang harus dijunjung demi menegakkan keadilan di atas segala hal. Negara hukum yang tidak hanya disegani oleh masyarakat dalam negeri, tetapi juga ditakuti oleh warga asing yang berniat merusak kepribadian bangsa Indonesia.

Dilihat dari sudut pandang HAM yang kemarin sempat diperdebatkan, sebenarnya tidak hanya pengedar narkoba saja yang memiliki hak untuk hidup. Semua masyarakat yang nantinya akan menjadi korban akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga memiliki hak untuk hidup. Namun, jika memang pemberantasan narkoba menjadi salah satu janji yang telah Presiden ikrarkan pada saat sebelum pemilihan, jangan hanya diterapkan saat ini, tapi jalankan kebijakan itu secara konsisten dan seadil-adilnya. Perketat keamanan dengan menjauhkan tunas-tunas bangsa dari ganasnya sebuah narkoba. Inilah harapanku sebagai rakyat untuk Indonesia.

Redaksi ECPOSE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *