HARGA TEMBAKAU ANJLOK: DPRD Belum Turun Tangan

HARGA TEMBAKAU ANJLOK: DPRD Belum Turun Tangan

Aliansi petani tembakau dari beberapa daerah di Jember, Jawa Timur, mengajukan hearing di Kantor DPRD setempat [8/9]. Mereka meminta anggota Dewan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember serius menangani semakin merosotnya harga tembakau. “Tembakau petani di Jember yang jelas saat ini tidak terbeli. Adapun yang beli itu harganya sangat pelecehan sekali”, tutur Hendro selaku ketua aliansi masyarakat petani tembakau di Jember. Harga tembakau merosot hingga Rp 100.000/kwintal. Dengan harga sebesar itu, para petani mengaku tidak cukup untuk mengembalikan modal yang telah digunakan selama tanam dan panen.

Demi kelangsungan tembakau di Jember, para petani melayangkan surat ijin melakukan hearing bersama dengan komisi B DPRD Jember [7/9]. Meskipun sudah telah diterima, namun usaha baik tersebut masih belum mendapatkan hasil. Beberapa petugas keamanan di gedung DPR mengatakan bahwa para anggota komisi B yang menangani masalah perekonomian sedang melaksanakan sidak pagi dini hari. “Hingga pukul sepuluh ruangannya masih terlihat kosong”, tegas Jumantoro ketua kelompok tani petani tembakau Jember saat memasuki ruangan DPR.

Merasa telah diijinkan untuk melakukan hearing dan tidak ditanggapi dengan indah oleh pihak DPR, maka para petani melakukan aksi bakar tembakau di halaman gedung DPR. Dalam orasinya, mereka mengaku kecewa dengan sikap anggota Dewan dan Pemerintah Daerah Jember yang terkesan tak peduli dengan menurunnya harga tembakau. Bahkan, mereka menduga kemerosotan harga tembakau itu karena permainan beberapa oknum termasuk para anggota DPR itu sendiri. “Paling tidak para anggota disini (DPR, red) sudah kongkalikong (kerjasama, red) untuk tidak membeli tembakaunya petani. Saya rasa seperti itu. Kalau memang gentle mengapa tidak menghadapi kami?”, tegas Hendro Handoko selaku ketua aliansi masyarakat petani tembakau saat berada di DPR.

Raung Menjadi Sebuah Alasan

Berbagai alasan dilayangkan para perusahaan rokok pada saat menolak untuk membeli tembakau dari para petani. Salah satunya yaitu kualitas tembakau yang menurun akibat bencana erupsi dari gunung Raung. “Alasannya karena abu raung merusak kualitas. Tapi kenyataannya kualitas tembakau tahun ini, jika dilihat di lapangan kualitas tembakau saat ini lebih baik dari tahun sebelumnya”, jelas Jumantoro. Kondisi tersebut berdampak pada harga beli tembakau yang menurun sangat drastis. Misalnya saja harga daun bawah yang tahun lalu dapat terjual dengan harga Rp 600.000-Rp 700.000/kwintal menjadi Rp 100.000/kwintal. Sedangkan biaya petik per kwintal dapat mencapai Rp 250.000 masih belum biaya jemur dan biaya produksi yang lain. Sehingga dengan adanya kemiringan harga jual tembakau tersebut sontak membuat para petani risau.

Hafidi turut menanggapi gugatan selaku perwakilan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pada saat itu menampung suara para petani karena komisi B tidak berada di tempat. “Permasalahan raung merupakan alasan klasik. Buktinya salah satu gudang tembakau yang kalau punyaan Mitra tetap dibeli Sampoerna. Aneh alasannya. Wong, sama-sama tembakau dan sama-sama di tanam di Jember”, tegas Wahidi melakukan hearing di ruangannya.

“Kami telah meminta kepada Bupati, apabila Bupati tidak mampu memperjuangkan nasib petani tembakau, maka logo Jember atau UNEJ (Universitas Jember, red) yang gambarnya tembakau itu diganti saja”, tambahnya.

Sesuai dengan UU RI No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam pasal 7 dijelaskan bahwa salah satu stratgei perlindungan petani melalui ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa. Dengan dasaran itulah para petani menuntut agar pemerintah khususnya lebih peduli dengan nasib tembakau yang ada di Jember. Tidak hanya itu, para petani menyesalkan adanya ketidakjelasan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk daerah Jember. Seperti yang diketahui bahwa tembakau telah memberikan sumbangan terbesar untuk pendapatan negara berupa bea cukai yang dibebankan pada rokok. Akan tetapi alokasi DBH-CHT tidak pernah dirasakan oleh para petani. “Seharusnya dana itu (DBH-CHT, red) dikembalikan pada rakyat seperti kami (petani, red). Apalagi kami lagi kritis”, ujar Hendro.

Menanggapi kerisauan para petani, Hafidi menjelaskan bahwa gugatan para petani akan disampaikan kepada para pimpinan dan meminta waktu selama 2-3 hari untuk mempertemukan para petani dengan para pimpinan. “Beri kami waktu untuk menyampaikan pada pimpinan, kalau tidak kita ambil langkah sendiri”, ujar Hafidi pada para petani. [Aprillia, Widodo]

Redaksi ECPOSE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *