Petani Tembakau : Kita Ingin Harga yang Layak

Petani Tembakau : Kita Ingin Harga yang Layak

Beberapa rombongan masyarakat yang diangkut dengan truk besar menyuarakan orasinya menuju gedung DPRD diiringi penjagaan ketat oleh puluhan satuan polisi dini hari [28/9]. Rombongan tersebut merupakan aliansi masyarakat petani tembakau yang akan melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Jember. Aksi kali ini adalah aksi lanjutan menanggapi tidak adanya respon pada saat hearingyang dilakukan pada tanggal 8 September 2015, tepatnya dua minggu yang lalu, “Tembakau Tak Dianggap”.

Petani menuntut beberapa hak yang dirasa terabaikan oleh para pemimpin. Diantaranya yaitu menuntut pabrik-pabrik tembakau untuk membeli tembakau petani dengan harga yang layak, memberikan ganti rugi bagi para petani tembakau yang terkena dampak bencana alam sesuai dengan UUD No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, serta transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

“Harapannya dalam waktu dekat segera pabrikan membeli tembakau dengan harga yang layak, kami tidak menuntut petani untung besar tapi petani harus untung jangan sampe buntung,” terang Hendro Handoko selaku ketua aliansi masyarakat petani tembakau Jember.

Suasana bertambah panas ketika sejumlah petani tembakau mulai mengumpulkan dan membakar dedaunan tembakau kering yang tidak laku terjual di halaman luar gedung DPRD. Pembakaran tembakau menjadi simbol kekecewaan para petani tembakau yang merugi akibat tidak ada pabrik tembakau yang ingin membeli hasil tembakaunya. Setelah menyampaikan beberapa orasi tegas, perwakilan dari aliansi masyarakat petani tembakau memasuki ruang DPRD guna mengadakan musyawarah bersama para pimpinan. Namun sayangnya, pihak yang diharapkan duduk bersama dan mendengarkan keluhan para petani dalam sidang musyawarah tersebut tidak hadir. Beberapa pihak tersebut seperti kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bahkan tidak satupun perwakilan dari pihak pabrik yang menampakkan batang hidungnya. Hal ini lantas membuat pihak petani tembakau merasa dilecehkan, pasalnya sejak 3 minggu kemarin pihak DPRD tidak memberikan respon terhadap protes yang disampaikan oleh para petani tembakau. Terlebih lagi, keberadaan pihak pabrik dalam musyawarah saat itu sangat menentukan tuntutan utama dari para petani yaitu tuntutan yang berkenaan dengan kejelasan mengenai mekanisme penjualan hingga penentuan harga dari pabrik yang layak bagi para petani.

“Kami datang kesini dengan satu tujuan pak, ingin menemui dewan … apakah kami ini di anggap sampah, apakah kami ini bukan rakyatnya mereka, sampe ga ada satupun yang mau menemui kami,” tutur Hendro Handoko di dalam ruang sidang Komisi B. Menanggapi hal tersebut, Hafidi selaku perwakilan dari pihak DPRD menyatakan permohonan maaf atas ketidakhadiran anggota lain yang pada saat itu berhalangan karena bertepatan dengan pelantikan Bupati se-Jawa Timur. “Kami (pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan, red)  sudah berusaha memasuki setiap pabrik tembakau di Jember dan maaf saja kami sampai ‘mengemis’ agar pabrik mau membeli tembakau petani”, jelas Masykur selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Jember. “Tapi kami tidak bisa intervensi hingga pada harga karena harga merupakan kebijakan internal pabrik”, tambahnya.

Jika dalam waktu dekat ini pemerintah masih belum merespon keluhan dari para petani tembakau maka dari pihak aliansi masyarakat petani tembakau jember menekankan akan melakukan demonstrasi yang selanjutnya dengan jumlah massa yang lebih besar. “Para petani bisa saja membakar pabrik saat ini juga, pak. Tapi kami (petani, red) masih punya aturan dan tata krama. Jadi jangan takut dengan kami, para petani hanya ingin tuntutan ini di tindaklanjuti,” tegas Hendro Handoko. [Usman, Aprilia]

Redaksi ECPOSE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *