Rendah Partisipasi, Rapat Persiapan Musyawarah Besar DPM Tetap Diselenggarakan

Rendah Partisipasi, Rapat Persiapan Musyawarah Besar DPM Tetap Diselenggarakan

Jumat (28/10/2016), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember (FEB UJ) untuk pertama kalinya menyelenggarakan rapat persiapan Musyawarah Besar (MUBES).  Rapat berlangsung selama 1,5 jam dari pukul 13.30 sampai 15.00 WIB, di ruang Jurusan Akuntansi lama.  Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM dan beberapa ketua umum Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada ORMAWA di FEB, mengenai kegiatan MUBES yang menjadi program kerja tahunan DPM.

“MUBES adalah suatu musyawarah untuk menetapkan peraturan umum soal ORMAWA.  Seperti yang disosialisasikan Pembantu Dekan (PD) III, dimana DPM bertugas membuat Garis Besar peraturan ORMAWA, sehingga teman-teman berkumpul di sini untuk menyepakati hal itu.” ungkap Yeni selaku ketua umum DPM di awal rapat. Pertemuan dilanjutkan dengan pemilihan tanggal pelaksaan MUBES beserta agenda yang akan dibahas. Setelah mempertimbangkan suara ketua umum yang hadir, diputuskan bahwa MUBES akan dilaksanakan pada bulan Maret 2017 dengan keputusan bahwa tiap ORMAWA berhak mendelegasikan anggotanya ke DPM untuk kebutuhan panitia pembentukan draf Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DPM.

Dari 16 ketua umum yang diundang, terdata hanya 7 yang memenuhi undangan, antara lain dari Himpunan Mahasiswa D3 (HIMADITA), Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (HMJ IESP), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Kelompok Stusi Kewirausahaan Muda (KSKM), Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Melodynomi, Mahasiswa Pencinta Alam S1 (MAHAPENA), dan LPME Ecpose.  Kendati demikian, rapat tetap dilangsungkan, “kita tidak bisa mengenyampingkan teman-teman yang sudah datang dan kita tidak mau menunda rapat.  Belum tentu juga kalau ditunda semuanya bisa terkumpul lengkap”, imbuh Yeni.  Ia juga menyayangkan ketua umum yang tidak memenuhi undangan, mengingat pembahasan ini baginya sangat krusial.

Bagi ketua umum yang tidak menghadiri rapat, Hermin selaku ketua umum BEM berpendapat, bahwa menjadi konsekuensi bagi yang tidak datang untuk menerima hasil rapat, karena sudah ditekankan bahwa keputusan rapat tidak bisa diganggu gugat.  Meski hadir dalam rapat, Julian, selaku Ketua Umum KSKM, sempat mempertanyakan keputusan yang diambil mengingat tidak semua ketua umum menghadiri rapat.  Namun karena forum hanya mengambil kesepakatan dari yang hadir, ia mengaku ikut saja.

Sebagai salah satu ketua umum yang tidak hadir, Asten, ketua umum Komunitas Rumpun Seni Intra (KURUSETRA), memiliki pendapat berbeda mengenai kesepekatan yang akhirnya diambil forum.  “Rapat harusnya di pending dulu, kalau yang hadir belum 2/3 dari total undangan, ya suara nggak bisa disepakati.”  Di sisi lain, ketua umum HMJ Manajemen, Lutfi, memilih untuk tidak berkomentar apa-apa mengenai hal tersebut karena ia sendiri belum mendapat kabar soal hasil rapat.

Ketua umum lain yang tidak menghadiri rapat pun mengakui memiliki kesibukan sendiri-sendiri.  Seperti pengakuan ketua umum Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI), Syarif, yang sedang sibuk mempersiapkan seminar dan rapat kerja regional.  Begitu pula ketua umum Mahasiswa Pencinta Alam D3 (MAHAPALA), Aji Massandi, yang terbentur kegiatannya dengan rapat DPM tersebut.  Asten ketua umum KURUSETRA juga masih sibuk mengurus SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan tidak berani untuk mengirim perwakilan.  Meski demikian, keputusan sudah diambil dan harus diterima oleh semua ORMAWA.  “Oke, mungkin ini punishment buat yang nggak datang, tapi nggak begini juga caranya”, kata Asten.

Triana Novitasari

Pimpinan Redaksi LPME Ecpose, yang saat ini sedang menempuh studi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.