Transparansi Dana KKL Masih Abu-abu

Transparansi Dana KKL Masih Abu-abu

Untuk kesekian kalinya, Bali terpilih menjadi objek Kuliah Kerja Lapang (KKL) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember (FEB UNEJ).  Terpilihnya Bali, membuat mahasiswa harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendanai kegiatan KKL, seperti dana untuk transportasi, akomodasi, dan konsumsi selama 3-4 hari.  “Dari tarif KKL yang ditetapkan, ada beberapa anak yang keberatan dengan tarif tersebut, dan mereka personal chat ke saya,” cerita Rahayu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA), saat dimintai komentar mengenai besaran tarif KKL.

Tarif KKL yang dirasa beberapa mahasiswa memberatkan, sebenarnya dampak dari terpilihnya Bali sebagai objek KKL.  “Kalau kalian mau di dalam kota, nggak masalah.  Kita mengikuti kalian, soalnya kan beban kekurangan dana itu nantinya yang menanggung mahasiswa,” tutur Yosefa Sayekti, Kaprodi S1 Akuntansi FEB, saat ditanyai mengenai dana KKL yang dinilai memberatkan mahasiswa.

Meski ketiga jurusan di FEB memilih objek KKL yang sama, yaitu Bali, namun tarif yang ditetapkan jumlahnya berbeda tergantung kebijakan masing-masing jurusan.  Jurusan Akuntansi menetapkan tarif sebesar Rp940.000, sedangkan jurusan Manajemen dan jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP) masing-masing membebankan Rp1.000.000 kepada mahasiswa. Menanggapi perbedaan tarif ini, Dekan FEB UNEJ, Muhammad Miqdad, mengaku sudah mengetahui hal tersebut. “Saya dengar memang berbeda-beda tarifnya antara manajemen, IESP, dan akuntansi.  Semua itu nanti kita perbaiki ya.  Nyatanya anak-anak masih ingin berangkat.”

Mengenai pendanaan KKL yang dirasa mahal, Zulfikar, Wakil Rektor I, menuturkan bahwa universitas telah menganggarkan Rp35.000 per mahasiswa, dan dana tersebut dipotong dari Uang Kuliah Tunggal (UKT).  “Dengan dana sekian diharapkan dapat dioptimalkan untuk pelaksanaan KKL tanpa perlu memberatkan mahasiswa,” tegasnya.  Selain ada penganggaran dana dari UKT, Zulfikar juga menambahkan bahwa sebenarnya KKL tidak perlu dilaksanakan di luar kota apabila bisa dilakukan di dalam kota.  “Yang saya targetkan mahasiswa mendapat sesuatu dari KKL. Masa saya suruh jalan-jalan?  Jika KKL bisa dilaksanakan dengan alokasi uang itu, kenapa tidak?” tambahnya.

Namun berbeda dengan yang diungkapkan Zulfikar, menurut Miqdad dana yang dianggarkan universitas justru sebesar Rp200.000 dan merupakan subsidi untuk mahasiswa FEB UNEJ yang hendak melaksanakan KKL. “Bantuan universitas sebesar Rp200.000 per mahasiswa itu adalah hak mahasiswa dan bukan bagian dari UKT.  Kalau bagian dari UKT maka seharusnya digratiskan KKL itu,” paparnya.

Namun apabila mengenyampingkan tujuan awal pelaksanaan KKL, pada akhirnya mahasiswa menyetujui bahwa uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah yang mereka keluarkan untuk KKL, sudah sesuai dengan fasilitas yang diperoleh.  “Fasilitas yang diterima memang benar-bener sesuai dengan harganya, seperti makan, hotel, dan lain sebagainya, jadi kita gak merasa dirugikan gitu,” tutur Evi, Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen (HMJM)  ketika dimintai komentar mengenai tarif KKL yang dirasa mahal.

Transparansi Dana KKL Setengah Hati

Sebagai pihak yang mengikuti kegiatan KKL, sudah seharusnya mahasiswa mengetahui rincian dana KKL dari pihak jurusan sebagai penyelenggara. “Saya rasa kalau kita membayar ke sesorang, pakai layanan seseorang, kita tanya masalah dana atau transparansi, kan lumrah. Beliau-beliau pun punya kewajiban menjelaskan juga,” keluh Yoga, Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan IESP (HMJI).  Dua jurusan lain seperti akuntansi dan manajemen pun menuntut transparansi yang sama.  Wakil Ketua Umum HMJM, Evi, juga menuturkan bahwa semua angkatan 2015 sudah sering menanyakan hal tersebut. “Nggak cuma HMJM, semua angkatan 2015 sudah sering menanyakan. Kupikir bakal dijelaskan waktu TM (red: Technical Meeting), tapi ternyata sampai hari terakhir nggak ada penjelasan,” ujar Evi.

Sebagai pihak penyelenggara KKL di Jurusan IESP, Regina Niken selaku Kaprodi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP), tak bisa menjabarkan ketika dimintai keterangan mengenai rincian dana. “Ya nggak bisa dirinci, itu kan kalau di travel hitungannya per pack.  Ya paling cuma makan sekian, hotel sekian.  Ya nggak mungkin lah dirinci satu-satu. Kalau dikasih nominalnya, ya nggak mungkin lah,” ujar Regina.

Mengenai rincian dana, Bendahara Bagian Keuangan FEB, Bastian, sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana KKL, pun tidak bisa menjabarkan ketika ditanyai mengenai rincian dana KKL.  Menurutnya, seharusnya yang tahu rincian dana tersebut adalah jurusan dan mahasiswa, mengingat yang melakukan kegiatan KKL adalah jurusan dan mahasiswa.  Menanggapi soal transparansi ini, Miqdad mengatakan bahwa sudah seharusnya fakultas memberikan akuntabilitas dan transparansi dana KKL.  “Harusnya ada transparansi dan akuntabilitas.  Itu budaya yang harus dibangun oleh semua komponen, memang tidak mudah menjalankan transparansi dan akuntabilitas,” ucap Miqdad. [Triana, Putu, Inten, Nayla]

Triana Novitasari

Pimpinan Redaksi LPME Ecpose, yang saat ini sedang menempuh studi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *