Forum Ketua UKM dan Ormawa Hasilkan Keputusan Pengulangan Pemilu Raya BEM

Foto: (ECP/Mgg/Dzakiyyah)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (UJ) adakan Forum Ketua UKM dan Ormawa pada Rabu (27/11) di area sekretariat gedung baru UKM dan Ormawa. Forum tersebut menghasilkan kesepakatan bahwasanya Pemilu Raya (PEMIRA) Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UJ akan diulang.

Pengulangan PEMIRA disebabkan adanya kesalahan dan penyimpangan terhadap UU PEMIRA yang telah disahkan oleh DPM dan BEM guna pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM).

Dalam penerapannya, jumlah anggota KPUM yang terpilih sebanyak 26 anggota sedangkan dalam UU Pemira pasal 4 ayat 4 seharusnya  25 anggota. Bukan hanya itu saja, Bagas Satria mengungkapkan jumlah Panwaslu  hanya 8 anggota yang seharusnya 15 anggota. Ia menambahkan, saat pelantikan Ketua KPUM, pihak DPM tidak mengundang BEM sebagai saksi.

 Adapun tanggapan terhadap masalah tersebut, salah satunya Irza selaku ketua umum Kelompok Studi Kewirausahaan Muda (KSKM) mengaku sangat menyayangkan evaluasi yang dirasa terlambat karena baru dilaksanakan. Padahal terlihat dari pihak BEM sendiri sudah mengerti akan permasalahan yang ada. Menanggapi hal tersebut Bagas Satria menyatakan bahwa untuk kewenangan yang lebih awal mengevaluasi seharusnya pihak mahasiswa aktif bukan langsung pada pihak eksekutif yakni BEM. Karena dikhawatirkan akan ada indikasi penekanan dari pihak eksekutif pada legislatif.

Bagas Satria Juga menyampaikan bahwa evaluasi kesalahan di awal sudah disampaikan pada DPM, dan pihak DPM sudah mengakui sekaligus meminta maaf. Namun belum ada solusi lanjutan pada saat itu. Kemudian pihak BEM dan DPM yang terkumpul di ruang multimedia memberikan klarifikasi serta solusi dengan menunda PEMIRA sekaligus merestruktur KPUM, dan Panwaslu.

Ia juga berharap agar kedepannya skema pelaksanaan PEMIRA agar lebih terbuka lagi pada seluruh mahasiswa aktif khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) “Tujuannya agar semua mahasiswa dapat berkontribusi termasuk pada tahapan pengoreksian keputusan pihak legislatif.”. [Dzakiyyah, Devidia, Erlinda, Aurora

Devidia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *