Karut-marut Penaganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Karut-marut Penaganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah
  • Illustrator: Naurah Syifa

Corona Virus Disease 19 (Covid-19), virus yang menjajah Indonesia sejak Februari 2020 ini telah berhasil membuat pemerintah gelagapan dalam penanganannya hingga memorak-porandakan tiap kebijakan yang ditetapkan. Peluang ini semakin membuat Covid-19 melebarkan sayapnya dan mengundang sejumlah kepanikan beberapa daerah di Indonesia.

Dilansir dari laman cnn.indonesia, sebagai langkah penanganan Covid-19, tercatat 5 daerah yang telah melakukan lockdown dengan bermacam caranya pula, seperti di Tegal melakukan Local Lockdown melalui penutupan akses jalan protokol dalam kota dan jalan penghubung antar kampung menggunakan beton jenis Moveable Concrete Barrier (MBC). “Diharapkan masyarakat memahami. Saya pribadi dilematis, bahkan kalau saya harus bisa memilih, lebih baik saya dibenci, daripada maut menjemput mereka,” ujar Dedy Yon Supriyono, Wali Kota Tegal.

Menurut Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan lockdown karena tidak ada banyak pilihan kebijakan, dengan jumlah korban Covid-19 yang terus bertambah, sementara Pemerintah Pusat tidak memiliki keterangan jelas dalam kebijakan penanganan Covid-19 (dalam lansiran cnn.indonesia). Seperti diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 oleh Presiden Jokowi. Tetapi dalam implementasinya, peraturan ini masih terbilang sangat baru dan belum terdapat penjelasan secara mendetail di beberapa pasalnya. Seperti dalam Pasal 1, terdapat kalimat “pembatasan kegiatan tertentu”. Belum adanya penjelasan dari kata “tertentu” yang mengkategorikan pembatasan kegiatan seperti apa yang perlu dilakukan dan dihindarkan. Kata tersebut masih termasuk dalam cakupan umum yang apabila didefinisikan memiliki pengertian yang berbeda di setiap orang.

Hal ini justru memicu timbulnya dilema yang membuat Pemda mengambil langkah kebijakan seperti itu dan akhirnya mengacaukan situasi. Kebijakan lockdown yang dilakukan di beberapa daerah dapat berakibat, pertama, tingginya konsumsi masyarakat terutama kalangan menengah atas untuk sementara waktu karena social panic dengan memborong sejumlah bahan pokok, seperti beras, mie instan, minyak goreng, serta perlengkapan kesehatan seperti masker dan handsanitizer. Akhirnya, menyebabkan krisis bahan pokok dan perlengkapan kesehatan. Peluang ini pun dimanfaatkan para oknum tertentu dengan menaikkan harga jual dari barang tersebut, tanpa memikirkan bahwa masih ada masyarakat kalangan bawah berpenghasilan rendah yang tidak mampu membelinya, hingga akhirnya menggunakan barang bekas, seperti masker.

Kedua, lockdown sendiri memiliki arti masyarakat dilarang keluar rumah ataupun aktivitas seperti transportasi dan kerja di kantor pun dihentikan. Apabila lockdown diberlakukan, utamanya di Ibu Kota Indonesia yaitu Jakarta, maka berakibat pada krisis ekonomi. Menurut Bhima Yudhistira, Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), sejauh ini 70% pergerakan uang dalam perkonomian nasional berada di Jakarta. Akan sangat beresiko bila aktivitas perekonomian di Jakarta lumpuh karena melakukan lockdown di Jakarta. Sementara itu Jakarta juga menyumbang 20% angka inflasi nasional. Kalau barang langka di Jakarta dan berujung pada kenaikan harga secara lokal, maka angka inflasi nasional bisa saja menjadi 6%.

Melihat hal tersebut perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam pelaksanaan kebijakan. Padahal sudah sangat jelas tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, berisi ketentuan kekuasaan pemerintahan. Meskipun Pemda diberikan otonomi seluas-luasnya, bukan berarti dapat menjadi raja kecil yang bertindak semena-mena. Pemberian otonomi didasarkan pada prinsip negara kesatuan, dengan kedaulatan hanya ada pada Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi daerah yang diberikan, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemda akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat, yaitu Presiden, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 4 dan 5.

Selain itu, pemerintah dapat mengambil contoh seperti  pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, terdapat jabatan otonom di luar kementerian yang dibentuk presiden untuk tugas khusus melakukan monitoring dan pengawasan jalannya kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalopbang). Pada masa Soeharto, Sesdalopbang lebih banyak ditugaskan untuk mengawasi pelaksanan proyek pembangunan yang diatur dalam Bantuan Presiden (Banpres), selalu hadir dalam sidang-sidang kabinet, sebagai pusat penggodokan rancangan perundang-undangan, menjadi garda terdepan dalam administrasi birokrasi, dan semacam liaison officer (petugas penghubung) antara presiden dengan perdana menteri dalam upaya kerjasama untuk pembangunan nasional, seperti salah satu Sesdalopbang bernama Tuk Setyohadi yang bolak-balik Jakarta untuk ikut merintis pembangunan Batam Industrial Center yang dilakukan Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Lee Kuan Yew.

Melihat kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan dan wabah Covid-19 yang terus melebarkan sayapnya, pada pemerintahan Presiden Jokowi, juga perlu adanya badan yang bertugas khusus mengelola, mengoordinasikan, dan menghubungkan database kebijakan tiap daerah terkait penanganan Covid-19 – saya menyebutnya sebagai Badan Administrator Kebijakan. Badan ini langsung bertanggungjawab memberikan informasi yang terkumpul dari Pemda kepada Si Pembuat Kebijakan, Presiden Jokowi. Sehingga meminimalisir informasi yang bersimpang siur dan mempercepat penetapan kebijakan.

Sebenarnya dalam penanganan Covid-19 dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, apabila antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat bekerjasama dan saling menjaga komunikasi dengan baik. Juga ketegasan dan kejelasan dari Pemerintah Pusat sebagai pemutus akhir kebijakan, sehingga tidak terjadi kebingungan di Pemda dalam mengimplementasikannya. Juga agar hasil dari kebijakan yang ditetapkan tidak merugikan masyarakat, khususnya pada kalangan menengah ke bawah.

Naurah Syifa Salsabila

Naurah Syifa Salsabila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *