Efektivitas Pelonggaran PSBB Masih Perlu Dipertanyakan

Ilustrasi Oleh: Naurah Syifa

Dalam konferensi pers pada tanggal 12 Mei 2020, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19), Doni Monardo, menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah mengeluarkan perintah untuk membuat simulasi terkait pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sontak saja hal ini memunculkan pertanyaan, apakah pelonggaran PSBB dirasa efektif di tengah kondisi Indonesia yang masih belum dapat meredam penyebaran Covid-19 gelombang I ?

Menurut World Health Organization (WHO), dilansir dari laman tirto.id, terdapat beberapa prasyarat suatu negara dapat melakukan pelonggaran PSBB. Salah satunya, penyebaran Covid-19 harus sudah dapat dikendalikan. Fasilitas kesehatan, mulai dari alat medis seperti ventilator atau alat bantu pernapasan dan alat pelindung diri (APD) serta sumber daya manusia (SDM) mencakup dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, sudah harus memadai. Dilansir dari cnnindonesia.com, Epidemiolog Dicky Budiman mengatakan bahwa adanya PSBB bukan berarti aman. Pemerintah perlu memperhatikan dengan cermat adanya potensi gelombang lanjutan dari penularan Covid-19. Gelombang lanjutan ini hanya bisa dicegah jika di Indonesia telah memiliki infrastruktur yang memadai dan sekian persen dari populasi, baik dari pasien positif, pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP), maupun orang negatif Covid-19, sudah diberi obat atau vaksin Covid-19.

Namun, hal ini ditampis oleh kenyataan di lapangan bahwa pertambahan jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia masih fluktuatif. Berdasarkan data per 28 Mei 2020 dari Instagram @cnbcindonesia, pasien positif Covid-19 berjumlah 24.538 dengan pertambahan 687 orang. Pertambahan ini berbeda jauh dari data sebelumnya, per 26 Mei 2020, yaitu 415 orang. Selisih yang besar hanya dalam kurun waktu 2 hari saja, menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat mengendalikan penyebaran Covid-19. Terlebih lagi infrastruktur dan SDM yang dimiliki pemerintah masih terbatas. Berdasarkan data dari katadata.co.id, jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduk. Berbeda jauh dari Singapura yang memiliki 2 dokter per 1.000 penduduk. Selain itu, ketersediaan APD seperti masker jenis bedah serta pakaian hazmat di sejumlah rumah sakit, begitu juga para petugas kesehatan, berteriak kekurangan.

Kondisi ini juga semakin diperparah karena kesadaran masyarakat di sejumlah daerah dalam mematuhi aturan PSBB masih rendah. Utamanya di Jakarta, salah satu daerah yang masuk kategori memiliki kasus Covid-19 terbesar, masih banyak ditemukan warga yang melanggar aturan, banyak terjadi kerumunan dan masih banyak perusahaan yang meminta karyawannya bekerja di kantor. Berdasarkan laman Indonesia.go.id, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyampaikan bahwa selama fase I PSBB di Jakarta terdapat 543 perusahaan yang melanggar aturan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat juga terlihat dari suasana beberapa mall dan pasar sehari sebelum hari raya Idul Fitri. Mall dan pasar langsung dipadati oleh masyarakat yang membeli kebutuhan pokok dan pakaian baru dalam rangka menyambut hari raya. Dilansir dari liputan6.com (19/05), salah satu mal di Tanggerang, Central Business District (CBD) Ciledug, sangat ramai dan antarpengunjung saling berdesakan karena tidak sabar untuk masuk. Kondisi ini seakan menunjukkan aturan PSBB tidak ada harganya di mata masyarakat.

Serta, jika pemerintah tetap bersikeras memberlakukan pelonggaran PSBB di tengah realita tersebut, kemungkinan penyimpangan protokol kesehatan dapat terjadi. Dilansir dari kompas.com, berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, salah satu protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adalah menjaga jarak atau dikenal dengan istilah physical distancing. Protokol satu ini berindikasi dilanggar karena masyarakat yang sudah jenuh Work From Home (WFH). Hal ini seperti sebuah kesempatan di mata masyarakat. Seperti disampaikan @kawalcovid19 di Twitter, “… angka kematian terbesar terjadi pada gelombang kedua, setelah orang lelah berdiam di rumah pada gelombang pertama lalu keluar bergaul karena merasa keadaan aman-aman saja” (dilansir dari tirto.id).

Oleh karena itu, sebelum melakukan pelonggaran PSBB yang terkesan berusaha mengejar langkah negara lain. Pemerintah perlu mempertimbangkan realita yang terjadi saat ini dan dampak kebijakan baru tersebut melihat kurva kasus Covid-19 yang masih menanjak dan belum memperlihatkan tanda-tanda melandai. Pemerintah Indonesia dapat mencontoh langkah dari salah satu negara yang dinilai baik dalam memerangi penyebaran Covid-19, yaitu Vietnam. Vietnam menggunakan “retorika perang” dalam melawan Covid-19. Bahwa setiap unit usaha, warga negara, dan area perumahan, harus menjadi benteng untuk mencegah epidemi. Juga aparat keamanan Vietnam menerapkan sistem pengawasan publik secara luas dibantu oleh militer yang memiliki peralatan baik, mengawasi setiap sudut jalan dan lingkungan, serta desa-desa. Tujuan dari pengawasan ketat yang dilakukan Vietnam ini adalah untuk mempekecil jumlah orang yang melanggar peraturan sehingga dapat meredam penyebaran Covid-19 secara meluas. Selain itu, penanaman mindset retorika perang di setiap warga Indonesia perlu dilakukan terus-menerus, baik melalui iklan di tiap saluran televisi Indonesia maupun sosial media formal pemerintah. Diharapkan masyarakat dapat sadar akan pentingnya kerjasama antarwarga Indonesia dalam menghadapi serangan pandemi Covid-19 yang masih belum jelas kapan akan berakhir.

Naurah Syifa Salsabila

Naurah Syifa Salsabila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *