Sukarnya Penuntutan Penurunan UKT di PTS

Ilustrasi oleh: Naurah Syifa

(29/6) Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jember mengadakan acara diskusi pubik dengan mengusung tema “Polemik UKT dan Gerakan Mahasiswa Di Tengah Pandemi” melalui Google Meet. Diskusi ini dihadiri oleh 7 Presiden Mahasiswa (Presma), baik dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), maupun Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTKIN) yang membahas polemik penurunan UKT perguruan tinggi.

Polemik dikalangan mahasiswa se-Jember yakni tidak adanya penurunan biaya Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (UKT dan SPP), terutama di perguruan tinggi swasta (PTS) karena kebijakan yang belum diatur pasti. “Kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) masih rancu, belum tertulis. Jadi kita ingin menuntut belum memiliki pegangan yang kuat untuk dibawa ke kampus masing-masing,” ujar Heru Susanti selaku Presma Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Dr. Soebandi Jember.

Meski tidak ada kebijakan penurunan UKT dan SPP, beberapa kampus menerapkan kebijakan lain terkait keringanan pembayaran UKT. Seperti UNEJ untuk kluster mahasiswa yang sedang menempuh skripsi, UKT semester depan digratiskan. Sedang kluster yang tidak menempuh skripsi terdapat kebijakan penundaan UKT, pengangsuran pembayaran UKT, dan pergeseran kelas pembayaran UKT. Untuk kampus lain, seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember masih mengajukan banding terkait keringanan pembayaran UKT “Kita fokus pada keringanan UKT dan kita berhasil mempersilahkan kepada seluruh mahasiswa terkait pengajuan banding. Jadi ada penggeseran grade UKT,” kata Nuria Fina, Presma IAIN Jember. [Figi, Erlinda, Fandri, Naurah]

M. Figi

M. Figi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *