Bayang Rasisme Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Ilustrasi Oleh: Naurah Syifa

Kematian George Floyd di tangan petugas Polisi Minneapolis (25/5), turut menyulut kembali gerakan protes Black Lives Matter (BLM) di Amerika Serikat (AS). Gerakan ini pun sontak menghidupkan kembali pembicaraan terkait rasisme di beberapa negara, termasuk di Indonesia.

Rasisme sendiri merupakan suatu doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis pada ras manusia dapat menentukan ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras lainnya. Rasisme di Indonesia tidak terlepas dari kemelut sejarahnya yang panjang. Dahulu, Belanda (Eropa) membuat stratifikasi sosial pada masyarakat jajahannya dengan tiga pembagian golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing yang pada masa itu didominasi keturunan Tionghoa dan Arab, serta pribumi. “Dari situ kita bisa lihat akar rasisme. Kemudian rasisme semakin terbentuk pada masa Orde Baru, ketika pemerintah melakukan represi terhadap etnis Tionghoa,” jelas Irwan Martua Hidayana, Associate Professor Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).

Mirisnya, Indonesia yang dikenal sebagai Negara Hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) di tiap warganya, masih nampak sekali rasisme terutama dalam penegakan hukumnya. Bahkan setelah Reformasi hingga saat ini, perkara rasisme kepada orang Papua di Indonesia belum menemukan titik akhirnya. Justru rasisme semakin mengakar kuat tiap harinya. Tidak hanya melalui ucapan dengan kalimat rasis, tetapi perlakuan yang kian melanggar HAM, seperti penangkapan paksa dan penyiksaan yang harus diterima orang Papua di kala mereka menyuarakan hak kebebasannya. Hal ini seperti ungkapan Abed Walianggen, aktivis Papua, dalam diskusi publik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jember (BEM UNEJ) “Rasisme dan Supremasi Hukum Di Papua” (8/7). “Kalau orang Papua bicara selalu muncul rasisme. Beberapa masalah yang bisa diselesaikan dengan baik selalu berujung pemukulan, pemenjaraan, diikat dengan undang-undang dan hukum lainnya.” Ujar Abed.

Perlakuan rasisme yang terlihat dari putusan para hakim di pengadilan, salah satunya seperti dilansir dari tirto.id, terkait kericuhan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019 silam. Ketika Syamsul Arifin, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengumpat “monyet” kepada para mahasiswa. Hal yang terbukti dengan sengaja menunjukkan kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras, lantas mendapatkan vonis hukuman 5 bulan penjara dan denda 1 juta rupiah. Vonis yang lebih ringan 3 bulan dibanding tuntutan jaksa. Sedangkan, vonis lebih berat dijatuhkan terhadap Arina Elopere, Dano Anes Tabuni, dan kawananya, saat berdemonstrasi damai menuntut tolakan rasisme yang berakhir tudingan makar dan vonis hukuman 9 bulan penjara.

Perlakuan rasisme di pengadilan ini disebabkan pemikiran etnosentrisme – sikap yang merasa etnis mereka lebih unggul dari etnis lain, masih melekat kuat dari perlakuan hukum di Indonesia yang masih mendiskriminasi beberapa golongan, salah satunya orang Papua. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum dapat bertindak semena-mena dalam memutuskan suatu perkara dengan dalil bahwa mereka – orang non Papua, memiliki derajat lebih tinggi dibadingkan orang Papua. Didukung dengan kenyataan begitu mudahnya penegak hukum mengaitkan demonstrasi anti rasisme dengan tudingan makar. Di dalam jalannya putusan pidana bagi orang Papua, sangat menunjukkan terjadinya kriminalisasi pasal makar terhadap mereka – orang Papua. Tentu saja ini mendorong aparat penegak hukum terbiasa untuk berupaya mencari-cari kesalahan di balik tudingan makar tersebut. Hal ini selaras dengan Rivanlee Anandar, Kepala Biro Penelitian dan Dokumentasi Kontras, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus mengadvokasi isu-isu HAM. “Mengekspresikan pendapat tidak selalu dikaitkan dengan makar. Ini soal hak warga negara yang harusnya dijamin, bukan diberangus. Pemidanaan dengan pasal makar menunjukkan negara diskriminatif terhadap Papua,” kata Rivanlee kepada tirto.id.

Melihat hal tersebut, Indonesia sudah sangat jelas memiliki aturan terkait tindakan rasisme, yaitu Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Bahkan, di dalam konstitusi tertinggi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28D juga menjabarkan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum, tidak boleh ada perbedaan dan sebagainya. Hal itu juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 yang jelas menggambarkan bahwa rasisme bukan hanya musuh satu negara saja, melainkan juga dunia. Sehingga dengan banyaknya aturan terkait rasisme ini memunculkan tanda tanya yang sangat besar. Apakah pihak yang terlibat, khususnya aparat penegak hukum, justru bersikap acuh terhadap penggunaan pasal yang terdapat dalam aturan-aturan tersebut?

Hal ini membuat perlunya dilakukan review secara tegas terutama pada aparat penegak hukum itu sendiri. Menimbang fakta bahwa masih kuatnya diskriminasi dan ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya bagi orang Papua, meskipun sudah memiliki ratusan aturan terkait hal tersebut. Seperti halnya disampaikan Andreas Harsono, Senior Research Human Rights Watch, dalam diskusi isu “Rasisme dan Keberagaman” yang diadakan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Manifest Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UNEJ. “Aparat harus menindak kejahatan yang melanggar hukum. Jika tidak menindak harus dihukum dan yang menyediakan tempat hukum diskriminatif itu harus dilakukan review,” tegasnya (22/6). Agar Indonesia sebagai Negara Hukum tidak hanya sekedar mimpi belaka. Termasuk perihal supremasi hukum yang selalu didambakan, agar dapat terwujud secara nyata.

Naurah Syifa Salsabila

Naurah Syifa Salsabila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *