Nasib Perempuan dalam Lensa Ketimpangan Gender Tenaga Kerja

Ilustrator: Naurah Syifa

Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) nyatanya sudah bukan hal asing lagi bagi rakyat Indonesia. Pandemi yang telah datang ke Indonesia sejak Februari 2020 pun turut mengangkat kembali pembicaraan terkait kesetaraan gender, khususnya dalam ketenagakerjaan kala pandemi. Benar saja, pembicaraan terkait kesetaraan gender sudah berlangsung sejak sebelum pandemi dan telah dilakukan berbagai penelitian. Namun, persoalan ini seakan belum menemukan titik terangnya, bahkan masih terjadi ketika pandemi. Seperti hasil survei yang dilakukan tirto.id, perempuan di Indonesia kini menghadapi risiko peningkatan kerentanan dan ketimpangan gender selama pandemi Covid-19.

Pembahasan terkait ketimpangan gender nyatanya tidak lepas dari pemahaman mendasar tentang gender itu sendiri. Kata “gender” sering diartikan sebagai kelompok laki-laki, perempuan, atau perbedaan jenis kelamin. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor, baik sosial maupun budaya. Menurut Handayani dan Sugiarti (2008) dalam jurnal “The Impact of Gender Inequality on Economic Growth in Indonesia”, bentukan sosial atas laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sedangkan, perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Namun, sifat-sifat tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa gender merupakan konsep sosial yang membedakan atau memisahkan peran antara laki-laki dan perempuan.

Meskipun secara konsep menunjukkan adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada sifat-sifat sosialnya, bukan berarti hal itu menjadi jurang pemisah dalam kontribusi mereka bagi negara. Dalam hal ini, International Labour Organization (ILO) memberikan pandangan terkait kesetaraan gender yang merujuk pada pemenuhan hak-hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil oleh laki-laki dan perempuan dari semua kelompok umur di segala tahapan kehidupan dan pekerjaan. Kesetaraan gender juga menunjukkan bahwa semua manusia bebas mengembangkan kemampuan pribadi mereka dan memilih tanpa dibatasi oleh stereotip ataupun prasangka tentang peran gender atau karakteristik laki-laki dan perempuan.

Terlebih lagi, di Indonesia telah memasuki era emansipasi bagi perempuan dan adanya jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28C ayat 1, berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”. Di samping itu, standar HAM secara internasional pun mengatur terkait kesetaraan gender yang tertuang dalam Konvensi ILO No. 111 Tahun 1981 tentang Pekerja yang Memiliki Tanggungjawab Keluarga dan kesepakatan International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women (ICEDAW) Tahun 1979. Keduanya merujuk pada pembahasan kesetaraan penuh di bidang sipil, ekonomi, serta diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Dengan adanya berbagai landasan hukum atau aturan terkait kesetaraan gender, idealnya baik di Indonesia maupun negara lain, kesetaraan ini bukanlah persoalan yang sulit diselesaikan. Akan tetapi, mirisnya di Indonesia masih saja terdapat ketimpangan gender, bahkan di kala pandemi Covid-19. Ketimpangan gender, khususnya dalam ketenagakerjaan ini ditunjukkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani, kepada cnnindonesia.com. Ia menjelaskan, masih rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan tinggi, termasuk ketika pandemi. Ia juga menyampaikan bahwa pekerja perempuan di struktur perusahaan biasanya hanya mengisi 40% dari total jabatan manajer. Bahkan, pekerja perempuan yang tergolong profesional pun sangat minim, hanya sekitar 15%.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Retno Marsuadi, juga menyampaikan keluh yang sama pada voaindonesia.com. Dimana keterlibatan atau keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan di masa pandemi masih sangat minim. “Tidak serta merta perempuan itu bisa masuk ke dalam gugus tugas. Kalau yang di Gresik, berdasarkan data tim kami, justru lebih banyak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang itu adalah laki-laki,” keluhnya.

Lalu, apa yang menyebabkan masih adanya ketimpangan gender, khususnya bagi perempuan, di sektor pekerjaan?

Berdasarkan hasil penelitian Stephan Klasen yang tertuang dalam jurnalnya “Whats Explains Uneven Female Labor Force Participation Levels and Trends in Developing Countries?”. Penyebab utama terjadinya ketimpangan gender adalah masih adanya stereotip bagi perempuan untuk bekerja di sektor-sektor yang masih didominasi oleh laki-laki di banyak negara, misalnya dokter, pengacara, profesor universitas, dll. Serta mengejar ke posisi yang lebih senior di beberapa sektor industri. Perempuan sendiri cenderung mendapat stereotip yang merendahkan, seperti: perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, cengeng, dan tidak tahan banting. Dengan stereotip seperti ini menyebabkan adanya perlakuan menomorduakan perempuan. Bahwa pemimpin masyarakat hanya pantas dipegang oleh laki-laki, perempuan hanya dapat menjadi pemimpin sebatas pada kaumnya (sesama perempuan). Selama stereotip terkait dengan pekerjaan perempuan dipandang menjadi kegagalan laki-laki sebagai kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka, maka hal ini akan menjadi hambatan kuat dan sangat sulit bagi pekerja perempuan untuk bekerja di beberapa sektor.

Dalam mencegah terjadinya hal tersebut, agar tidak semakin menciptakan jurang yang lebar antara perempuan dan laki-laki, pemerintah Indonesia perlu menciptakan ataupun mengoptimalkan suatu kebijakan yang menghindari ketimpangan gender. Hal ini tentunya mengharuskan pemerintah melakukan analisis kebijakan berbasis pengarusutamaan gender atau gender mainstreaming. Dikutip dari tirto.id, pengarusutamaan gender berarti memandang suatu permasalahan secara menyeluruh dengan paradigma kebutuhan semua jenis gender. Dengan mempertimbangkan hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan seperti yang disampaikan International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), Koalisi Perempuan Indonesia, dan Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM), yaitu mendorong bagi perusahaan swasta agar memberlakukan kuota 30% perempuan di jabatan menegah dan tinggi.

Selain itu, pemerintah dapat membentuk “Satuan Tugas (Satgas) Pemajuan Perempuan”. Seperti halnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) yang telah membentuk Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak sejak tahun 2016. Satgas Pemajuan Perempuan dapat menitikberatkan pada pemantauan dan penyediaan kajian data terkait diskriminasi akses perempuan untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan melakukan pemerataan kesempatan dalam sektor pekerjaan bagi setiap gender, akan memberikan dampak positif bagi kemampuan bersaing suatu negara atau wilayah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selaras dengan penyampaian Asian Development Bank (ADB) bahwa kesetaraan gender membawa dampak positif dalam jangka menengah. Dengan mengutip hasil riset yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2018, juga menunjukkan bahwa upaya lebih untuk mendorong kesetaraan gender bisa meningkatkan PDB Indonesia seba nyak 8,9% atau sekitar USD 135 miliar pada 2025.

Naurah Syifa Salsabila

Naurah Syifa Salsabila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *